BeritaHOT -- Sejumlah pihak memanfaatkan kisruh kasus 'Papa Minta Saham' sebagai pintu masuk perbaikan tata kelola pertambangan nasional, khususnya menyangkut kontrak PT Freeport Indonesia yang jadi akar persoalan kegaduhan di dalam negeri.
Plt Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan agar kontrak Freeport tak lagi diperpanjang setelah habis pada 2021. Alasannya, sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya dinikmati bangsa sendiri.
"Seharusnya kontrak karya itu sudah pasti selesai tahun 2021, oleh karena itu tidak boleh diperpanjang, tidak boleh ada negosiasi karena negosiasi selesai di tahun 2010," kata Fadli di Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Indonesia bisa menjadi negara kaya jika memaksimalkan tambang yang selama ini justru dikelola pihak asing. Selama lebih kurang 40 tahun, rakyat Indonesia, khususnya Papua hanya menjadi penonton manakala Freeport mengeruk tambang emas di bumi Cenderawasih. Menurutnya, ini tidak boleh terulang kembali.
"Sebetulnya, kita bukan anti investasi asing, tapi skema seperti di dalam migas itu jauh lebih fair, lebih sesuai dengan konstitusi kita. Jadi ya seharusnya begitu 2021 selesai, itu menjadi 100 persen milik Indonesia. Setelah itu mereka yang berinvestasi ya mereka diperlakukan seperti halnya perusahaan minyak," jelas Fadli.
Dengan rentang waktu yang ada saat ini hingga berakhirnya kontrak karya, sebaiknya pemerintah membicarakan jalan keluar terbaik untuk mengembalikan Freeport ke pangkuan Indonesia.
Dengan rentang waktu yang ada saat ini hingga berakhirnya kontrak karya, sebaiknya pemerintah membicarakan jalan keluar terbaik untuk mengembalikan Freeport ke pangkuan Indonesia.
"Saya kira ini adalah momentum yang bagus untuk memastikan kedaulatan sumber daya alam kita, tanah air kita, kedaulatan ekonomi kita, masalah Freeport ini adalah pertaruhan kedaulatan kita," tutur Fadli.
PLEASE CLICK DISINI
PLEASE CLICK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar