BeritaHOT -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio mengatakan, putusan MKD yang mayoritas menjatuhkan sanksi sedang kepada Ketua DPR Setya Novanto berdampak pada pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR. Sanksi sedang masih membuat Novanto menjadi anggota DPR.
Setelah putusan sidang sore ini, MKD bisa langsung mengirimkan surat pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR. Namun, dalam UU MD3 tidak ada yang mengatur bila Ketua DPR dicopot dari jabatannya bisa diganti dengan anggota fraksi.
"Pasca pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR, akan terjadi kekosongan pimpinan. Apakah pimpinan akan dikocok ulang atau anggota fraksi Golkar menggantikan Novanto. Ini bisa menimbulkan kekacauan baru di DPR," ujar Agung Suprio kepada SP di Jakarta, Rabu (16/12).
Agung Suprio menyarankan agar UU MD3 direvisi atau dikembalikan seperti UU periode sebelumnya. UU sebelumnya pemenang Pemilu menjadi Ketua DPR.
"Saya kira Fahri dan Fadli Zon sudah tidak relevan lagi sebagai ketua dewan. UU MD3 sama sekali tidak mengatur mereka untuk otomatis sebagai Ketua DPR," katanya.
PLEASE CLICK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar